Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada 12 Oktober lalu.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise menyebutkan, ada tiga PP yang tengah disusun, yaitu PP Rehabilitasi Sosial, PP Hukuman Kebiri, dan PP Pemasangan Chip.
Poin yang masih dibahas hanya masalah mekanisme dan tidak menjadi hambatan besar, termasuk soal eksekutor kebiri yang kerap dikritisi oleh berbagai pihak.