Lembaga Institute Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah mengakhiri hukum cambuk kanun jinayat atau hukum pidana Islam di Aceh. ICJR menilai hukuman tersebut memuat pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum pidana nasional."Hukum cambuk telah digunakan sebagai penghukuman sebagai bagian dari serangkaian tindak pidana, termasuk menjual minuman beralkohol (khamar), hubungan seksual di luar ikatan perkawinan (zina), dan berduaan di dalam suatu tempat tertutup bersama orang lain yang berbeda kelamin di luar ikatan perkawinan (khalwat)," kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono melalui keterangan tertulis, Ahad (23/10/2016).
Dalam aturan tersebut, ada 10 tindak pidana utama yang diatur dalam qanun ini dan yang mencakup 46 jenis tindak pidana baru yang memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya.

Menurut Supriyadi, qanun yang setara dengan peraturan daerah ini menduplikasi pengaturan pidana di KUHP dan UU lainnya di Indonesia.

"Ini menimbulkan dualisme penegakan hukum pidana di NAD, khususnya untuk pasal-pasal kesusilaan yang telah diatur dalam KUHP," ujar Supriyadi.Qanun Jinayat juga melegitimasi penggunaan hukuman badan atau tubuh (corporal punishmen) di Indonesia, yakni cambuk, padahal sistem pemidanaan di Indonesia secara tegas melarang penggunaan hukuman cambuk. Penggunaan hukuman cambuk ini juga masuk dalam kategori penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.