Dari 350 laporan yang masuk sebanyak 54 laporan atau 15 persen merupakan bidang pendidikan, kata Asisten Ombudsman perwakilan Sumbar, Adel Wahidi di Padang, Rabu.




Menurutnya khusus pendidikan bidang pendidikan yang paling banyak dilaporkan masyarakat berupa permintaan uang diluar ketentuan atau pungutan liar pendanaan pendidikan yang mencapai 20 laporan.
Ia menilai penyebab terjadinya praktik pungutan liar karena sejak awal tidak dicegah oleh pemerintah daerah sebab tidak ada regulasi untuk mengatur pendanaan pendidikan terutama yang berasal dari masyarakat dan komite.
Jika 2015 hanya 271 laporan, 2016 meningkat menjadi 350 laporan, peningkatan hingga 23 persen atau 71 laporan, kata dia.
Adel menambakan dari 350 laporan pada 2016 , Ombudsman telah berhasil menyelesaikan 260 laporan atau 71 persen, sisanya 90 laporan masih dalam proses penyelesaian.