Kesuksesan pencapaian MDGs selama 5 tahun berturut-turut bukan menjadi tolak ukur kesuksesan pencapaian SDGs.


Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dalam Lokakarya Pencapaian MDGs di NTB dan Tantangan Menuju SDGs, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (7/2/2017).

“Alhamdulillah sebagai catatan dan memotivasi kita semua, bahwa provinsi kita mulai dari pelaksanaan MDGs tahun 2011 sampai 2015 tercatat sebagai pelaksana dan pencapai MDGs terbaik di seluruh Indonesia," sebut Gubernur.

Tetapi, ungkap Gubernur NTB, sukses MDGs belum tentu sukses di SDGs, karena ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang perbedaan antara MDGs dan SDGs. "Bagaimana kita melaksanakan SDGs di daerah bergantung dari bagaimana kita memahami kompleksitas tantangan dari SDGs ini. Akan tetapi saya optimis bahwa kita semua di NTB ini punya komitmen membangun daerah yang luar biasa dan jangan sampai semangat dan komitmen kita di pemerintah daerah ini kalah dengan semangat dan komitmen elemen-elemen yang lain yang ada ditengah masyarakat,” pesannya.

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan tiga norma dalam perencanaan pembangunan yang dipedomani juga di RPJMD NTB dan RPJMM. Norma yang pertama bahwa perencanaan itu diarahkan untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia dan selalu mengingat bahwa aspek pembangunan sosial juga tidak kalah penting dengan pembangunan ekonomi. Menyehatkan serta memaksimalkan potensi fisik dan mental manusia NTB untuk membangun NTB yang lebih baik dan lebih maju.

Norma yang kedua yaitu semua pelaksanaan pembangunan diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan, memastikan pembangunan di NTB sudah matang mulai dari perencanaan dan tidak menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat.

“Saya bersama Wagub dan Sekda meminta seluruh SKPD untuk mereview dan mengevaluasi semua produk yang kita keluarkan, apakah ada peraturan-peraturan yang secara langsung ataupun tidak langsung menciptakan kesenjangan. Misalnya ketika masyarakat kecil dengan modal yang terbatas mencoba membangun aktifitas ekonomi untuk menopang diri dan keluarganya, terganjal oleh peraturan dari daerah tentang pendaftaran ijin usaha dan pengenaan biaya-biaya tambahan lainnya sehingga membuat masyarakat kecil ini tidak semangat untuk berusaha karena merasa tidak mendapat fasilitas yang cukup dari Pemerintah Daerah,” ungkapnya.