Instruksi Wagub DIY tahun 1975 yang melarang warga nonpribumi memiliki tanah hak milik atas tanah, harusnya sudah gugur sejak tahun 1984, dan tidak bisa dijadikan patokan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah kepada warga keturunan.Hal tersebut diungkapkan Z Siput Lokasari, seorang warga keturunan Tionghoa yang baru-baru ini mengajukan somasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk mencabut surat tersebut.